3. Pelaksanaan Pemilihan Umum
Pada masa orde baru, pemilihan umum dilakukan sebanyak tujuh kali setiap lima tahun sekali.
Namun, kualitas pelaksanaan pemilihan umum enggak memungkinkan terjadi persaingan yang sehat.
Akibat dari terjadinya kecurangan dalam proses pengambilan suara rakyat yang enggak independen dan bebas dari intervensi dan intimidasi.
4. Pelaksanaan Hak Dasar Warga Negara yang Terkekang
Sudah jadi fakta yang diketahui umum, jalannya politik Indonesia masa orde baru sangat berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Salah satu hal yang disoroti adalah kebebasan pers yang selalu dicampuri oleh birokrasi pemerintah.
Hal ini berujung pada pembredelan hingga pemberangusan berbagai surat kabar dan majalah yang menyinggung bisnis dan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara.
Tak hanya pers, suara rakyat juga dibungkam dan banyak rakyat yang takut berpendapat tentang kebijakan pemerintah untuk negara.
Pada masa itu sangat mudah memenjarakan dan mencekal orang-orang yang bersikap kritis atau mempertanyakan kebijakan pemerintah orde baru.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.