GridKids.id - Demokrasi parlementer atau sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang lembaga eksekutif bekerja dan bertanggung jawab langsung pada parlemen.
Pada sistem demokrasi ini, lembaga parlemen pun ya peranan penting dalam penyelenggaran pemerintahan sebuah negara.
Tak hanya itu, lembaga parlemen juga memegang kekuasaan tertinggi dan punya hak dan kewenangan yang besar untuk mengawasi kebijakan dan jalannya program kerja yang dilaksanakan oleh pejabat lembaga eksekutif.
Demokrasi parlementer juga memberi kewenangan pada parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri lewat mosi tidak percaya.
Pada masa sistem pemerintahan parlementer enggak ada kejelasan tentang pemisahan kekuasaan antara cabang lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.
Pada masa demokrasi parlementer jabatan presiden adalah sebagai kepala negara, bukannya kepala pemerintahan, karena pemerintahan dijalankan di bawah kuasa Perdana Menteri.
Selain itu, lembaga eksekutif punya tanggung jawab pada lembaga legislatif atau parlemen yang menentukan nasib dan panjang kekuasaan pejabat yang berkuasa.
Sistem demokrasi parlementer berlangsung selama kurang lebih 9 tahun dan resmi berganti menjadi demokrasi terpimpin setelah Presiden Soekarno mengumumkan dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.
Lalu, apakah penyebab jalannya demokrasi parlementer mengalami kegagalan dan enggak cocok dijalankan di Indonesia?
Baca Juga: 6 Macam Sistem Demokrasi yang Diterapkan di Pemerintahan Seluruh Dunia
Penyebab Kegagalan Demokrasi Parlementer
1. Konsepsi Gotong Royong