GridKids.id - Orde baru (orba) adalah tata pemerintahan dengan sistem baru di Indonesia yang berlangsung sejak tanggal 11 Maret 1966 hingga 20 Mei 1998.
Sedehananya, orde baru merupakan masa sesudah orde lama (orla) dan sebelum reformasi.
Lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.
Pada era orde baru, pemerintahan Indonesia menggunakan sistem presidensial.
Sementara bentuk pemerintahan di era orde baru ialah republik dengan keputusan eksekutif di tangan presiden.
Tahukah kamu? Kebijakan politik di era orde baru terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri.
Nah, masing-masing kebijakan tersebut dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara, Kids.
Untuk mengetahui apa saja kebijakan politik pada era orde baru, simak informasi di bawah ini.
Kebijakan Politik Dalam Negeri di Era Orde Baru
1. Penyederhanaan Partai Politik
Pada era orde baru partai politik disederhanakan menjadi dua partai dan satu golongan karya (golkar).
Baca Juga: 4 Ciri-Ciri Pemerintahan pada Era Orde Baru (Orba) dan Penjelasannya
Dua partai politik yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PBB) yang terdiri dari gabungan Nahdlatul Ulama, Perti, PSII, dan Parmusi serta Partai Demokrasi Indonesia gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
2. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) atau Ekaprasetya Pancakarsa memiliki tuuan untuk memberikan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat tentang Pancasila, Kids.
Diketahui semua organisasi enggak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila.
Selain itu, untuk melaksanakan hal ini juga dilakukan penataran P4 bagi para pegawai negeri sipil.
3. Pelaksanaan Pemilu 1971
Pemilu 1971 berbeda dengan pemilu pada tahun 1955, Kids.
Pada era orde baru, pemilu sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada 1971.
Para pejabat pemerintah hanya berpihak pada salah satu pemilu yaitu Golkar. Oleh sebab itulah, Golkar memenangkan pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997.
Kebijakan Politik Luar Negeri pada Era Orde Baru
1. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional
Baca Juga: Kunci Jawaban PKn Kelas 9 SMP: Apa Kelebihan Pancasila di Periode Orde Baru?
Salah satu kebijakan politik luar negeri pada era orde baru ialah memperkuat kerja sama regional dan internasional.
Nah, upaya yang dilakukan ialah ikut berperan dalam KTT nonblok, berperan dalam organisasi konferensi Islam (OKI), mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, dan ikut serta dalam pembentukan ASEAN.
2. Indonesia Kembali Jadi Anggota PBB
Indonesia keluar dari PBB pada 7 Agustus 1965 dan dikucilkan dari pergaulan internasional sehingga menyulitkan Indonesia secaar ekonomi dan politik dunia.
Berdasarkan hasil sidang DPRGR Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan resmi aktif menjadi anggota.
3. Pemulihan Hubungan Diplomatik
Kids, diketahui pada 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura.
Nah, untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatanganan perjanjian.
Adam Malik merupakan perwakilan Indonesia dan Malaysia diwakili Tun Abdul Razak pada 11 Agustus 1966 di Jakarta.
Sementara untuk pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada 2 Juni 1966.
Demikianlah informasi tentang kebijakan politik dalam dan luar negeri pada era orde baru.
-----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.