Baca Juga: 5 Kondisi Politik Masa Penerapan Sistem Demokrasi Liberal di Indonesia
1. Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 - Maret 1951)
Kabinet Mohammad Natsir adalah Zaken Kabinet yang merupakan Partai Masyumi.
Mandat Kabinet Mohammad Natsir diserahkan kembali pada negara di 21 Maret 1951 setelah ada mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara.
Kabinet Mohammad Natsir juga mengeluarkan Undang-Undang Darurat yang memeroleh kritikan dari partai-partai oposisinya.
2. Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)
Kabinet Sukiman adalah koalisi antara Masyumi dan PNI, yang ketika kabinet ini menjabat banyak sekali bermunculan gangguan keamanan.
Beberapa contoh gerakan pemberontakan pada masa ini adalah gerakan DI/TII yang makin meluas hingga gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).
Ketika kabinet ini menunjukkan kebijakan politik luar negeri yang condong pada Amerika Serikat membuat kabinet ini jatuh dan digantikan dengan Kabinet Wilopo.
3. Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953)
Kabinet Wilopo memeroleh dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah meningkatkan kesejahteraan umum.
Pada masa kabinet ini terjadi peristiwa penting, di antaranya peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa.