Imigrasi bertugas memastikan keseluruhan aturan hukum imigrasi harus ditegakkan pada tiap individu yang ada di wilayah Indonesia, baik WNI maupun imigran.
Penerapan aturan ini dilakukan supaya enggak ada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, hingga pelanggaran peraturan keimigrasian.
Beberapa penegakan hukum pada WNA meliputi beberapa kondisi seperti: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, hingga masuk Indonesia dengan cara ilegal.
Penegakan hukum imigrasi bersifat pro yusticia yang meliputi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan hal-hal yang harus dilakukan dalam prosesnya untuk pemberkasan perkara dan pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.
3. Fungsi Penegakan Hukum
Imigrasi difungsikan sebagai penjagaan pintu masuk suatu negara, yang menjadi instansi resmi yang bisa mengakses siapa saja yang keluar masuk ke Indonesia baik WNI maupun WNA.
Untuk WNI, pelaksanaan fungsi keamanan bisa dilakukan dengan tindakan pencegahan keluar negeri, sedangkan beberapa fungsi keamanan yang diterapkan pada WNA, meliputi:
- Pemeriksaan pada permohononan visa untuk menyeleksi pada tiap kedatangan warga asing ke Indonesia
Baca Juga: Ketahui Perbedaan Migrasi, Imigrasi, Transmigrasi, dan Emigrasi
- Melakukan kerjasama dengan aparat keamanan negara lain untuk memberikan supervisi tentang penegakan hukum keimigrasian.
- Melakukan tindakan operasi intelijen keimigrasian dalam rangka menjaga keamanan negara
- Mencegah terjadinya tindakan pelanggaran hukum keimigrasian.
Jenis-Jenis Pelanggaran Keimigrasian
Berikut adalah beberapa jenis pelanggaran di bidang keimigrasian yang sering dilakukan oleh WNA, di antaranya: