Koran dan majalah akan diberantas oleh pemerintah, seperti Harian Abadi dari Partai Masyumi dan Haarian Pedoman dari partai PSI.
Sentralisasi kekuasaan terjadi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah memiliki otonomi yang terbatas.
Hal tersebut membuat pemerintahan sulit untuk melakukan kegiatannya sendiri.
Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) ini peranan lembaga legislatif menjadi lemah.
DPR-GR ini merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan dan proses perektrutan politik lembaga yang ditentukan oleh Presiden.
Baca Juga: Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Era Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan militer sangat kuat dan berkuasa.
Bahkan beberapa anggota militer aktif masuk menjadi anggota wakil rakyat.
Padahal, anggota militer aktif enggak bisa terlibat dalam politik negara.
Partai-partai demokrasi dibentuk untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan.
Namun, pada masa demokrasi terpimpin partai politik digunakan untuk menjadi elemen penopang lembaga kepresidenan.
Pada masa demokrasi terpimpin, siapa saja yang menentang kebijakan pemerintah dapat disingkirkan.
Bahkan presiden pun dapat menyingkirkan lawan partai politik yang berani melawannya.
Hal ini yang membuat partai politik dan rakyat enggak memiliki kebebasan untuk berpendapat.
-----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
Penulis | : | Regina Pasys |
Editor | : | Regina Pasys |
Komentar