7 Prinsip Demokrasi dalam Sebuah Negara, Salah Satunya Kebebasan Pers

GridKids.id - Kids, apakah yang kamu ketahui tentang prinsip-prinsip demokrasi?

Jika sebelumnya kamu sudah memahami makna demokrasi hingga bentuk-bentuk sistem demokrasi yang diterapkan di berbagai negara dunia.

Kali ini kamu akan diajak mengenali prinsip-prinsip dari penerapan sistem pemerintahan demokrasi atau sistem pemerintahan rakyat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prinsip adalah asas atau kebenaran yang jadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Nah, berikut ini adalah prinsip-prinsip sistem demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara, yaitu:

Prinsip Penyelenggaraan Sistem Demokrasi

1. Negara Berdasarkan Konstitusi

Negara yang demokratis adalah negara yang sistem pemerintahannya berjalan dengan menempatkan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusi bisa dianggap sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang diberlakukan di sebuah negara.

Dalam prinsip demokrasi, konstitusi penting peranannya sebagai panduan kehidupan bernegara.

Konstitusi berfungi sebagai pembatas wewenang penguasa dan menjaga hak rakyat tetap terjamin dan enggak disalahi oleh pihak-pihak yang berkuasa.

Baca Juga: 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pemerintah yang menjalankan negara dengan adil dan sesuai aturan enggak akan memicu protes dan tindak anarkis yang bisa merugikan semua pihak.

2. Jaminan Perlindungan HAM

Negara demokrasi menjamin dan memastikan HAM tiap warga negara terlindungi dan terjamin.

Pembangunan yang demokratis harus diwujudkan dengan peran aktif pemerintah juga rakyat dalam mencermati keberadaan dan HAM satu sama lain, kesadaran inilah yang akan menjaga kondisi sosial tetap kondusif.

3. Kebebasan untuk Berpendapat dan Berserikat

Demokrasi adalah penetapan hak masing-masing orang untuk berpikir dan merasakan pendapatnya pada orang atau pihak lain dengan cara yang bijak.

Prinsip demokrasi yang penting adalah pengakuan dan pembebasan tiap individu untuk berserikat, berkumpul, hingga membentuk organisasi yang tujuannya bisa mewadahi aspirasi kelompok-kelompok dalam masyarakat.

4. Kekuasaan yang Berganti Secara Berkala

Lord Acton menggagas perlunya pembatasan kekuasaan untuk menjaga nilai-nilai atau prinsip demokrasi.

Dalam pendapatnya yang terkenal berbunyi power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely.

Ketika berkuasa di tempat yang tinggi dan punya banyak kekuasaan yang tak terbatas bisa mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Baca Juga: Berlangsung Tiga Dekade, Inilah 9 Poin Penyimpangan Pancasila Masa Orde Baru

Pergantian kekuasaan berkala bisa membantu mengawasi dan membatasi kekuasaan yang berlebih hingga semena-mena.

Prinsip yang satu ini menjaga dan mengurangi risiko terjadinya penyelewengan dalam pemerintahan, khususnya korupsi, kolusi, hingga nepotisme (KKN).

5. Peradilan yang Bebas dan Tak Memihak Golongan

Peradilan bebas adalah peradilan yang independen, berdiri sendiri, bebas dari campur tangan pihak tertentu atau penguasa.

Pengadilan ini adalah bentuk prinsip demokrasi mutlak yang menjaga aturan-aturan hukum tetap tegak dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Hakim dalam sebuah peradilan punya kesempatan dan kebebasan untuk menemukan dan membuka kebenaran juga menjatuhi hukuman pada siapapun yang dinyatakan bersalah.

Hakim yang netral dan enggak memihak adalah hakim yang bisa bersikap netral selama proses penyelidikan dan pengungkapan kebenaran di sidang gelar perkara.

6. Hukum yang Ditegakkan dan Persamaan Kedudukan

Tiap warga negara punya kedudukan yang sama di hadapan hukum, karena mereka berperan sebagai instrumen untuk mendorong ditegakkannya kebenaran dan keadilan.

Pelaksanaan kaidah dan dasar hukum enggak boleh pilih kasih atau pandang bulu, nih.

Tiap perbuatan melawan hukum harus tetap ditindak tegas, dan diterapkan dengan ketat agar wibawa hukum tak semakin menurun dan pudar.

Baca Juga: 5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum dan Penjelasannya

7. Kebebasan Pers Terjamin

Salah satu pilar penting dalam prinsip demokrasi adalah jaminan kebebasan pers dalam mengungkap dan memberitakan situasi realita di lapangan.

Pers berperan jadi media bagi masyarakat untuk melancarkan aspirasi, berbentuk kritikan dan masukan pada jalannya pemerintah dan penerapan kebijakan publik.

Pers juga menjadi agen sosialisasi program pemerintah yang ampuh supaya bisa dijangkau dan dipahami oleh masyarakat.

Sistem pemerintahan demokrasi disebut sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintah dan rakyat bisa menjaga interaksi dan tujuan sosialnya.

Negara yang menganut sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dan melibatkan peranan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan negara.

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT