Orde Lama: 7 Nama Kabinet yang Menjabat Pada Masa Demokrasi Parlementer

GridKids.id - Kids, sebelumnya kamu sudah belajar bersama GridKids tentang masa pemerintahan Orde Lama.

Inilah tujuh nama kabinet yang menjabat pada masa demokrasi parlementer saat orde lama.

Orde Lama adalah sebuah era ketika Indonesia berada dibawah kepemimpinan Presiden pertama Indonesia, yaitu bapak Presiden Soekarno.

Pada masa Orde Lama pada 1945-1966 merupakan fase awal pembangunan negara pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah melalui beberapa abad dibawah dominasi bangsa Barat.

Orde Lama dipenuhi dengan berbagai situasi awal kemerdekaan yang masih belum stabil dan perlu banyak kebijakan baru untuk mencapai kestabilan umum.

Tak hanya berbagai kebijakan, perubahan sistem demokrasi Indonesia mendorong terjadinya resuffle atau pergantian kabinet selama masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung selama kurang lebih 22 tahun.

Pergantian kabinet masa Orde Lama terbagi jadi tiga fase atau tahapan, di antaranya: (1) era perjuangan kemerdekaan (1945-1949), (2) demokrasi parlementer (1949-1959), (3) demokrasi terpimpin (1959-1965).

Pade ketiga fase pergantian kabinet selalu dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno, kecuali pada 1966 dan 1968 karena pergantian kabinet dipimpin oleh bapak Soeharto (nantinya menjadi Presiden kedua Indonesia).

Ketika itu bapak Soeharto bertugas sebagai ketua presidium sekaligus pejabat presiden yang bertugas sejak 1967-1968.

Pergantian kabinet pada masa orde lama sering terjadi dan berkaitan dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.

Karena presiden menjadi otoritas tunggal sejak diterapkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden bisa bebas memilih, mengangkat juga melantik menteri yang membantunya kapan pun.

 Kabinet yang Menjabat Pada Masa Demokrasi Parlementer (1949-1959)

Baca Juga: 5 Kondisi Politik Masa Penerapan Sistem Demokrasi Liberal di Indonesia

1. Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 - Maret 1951)

Kabinet Mohammad Natsir adalah Zaken Kabinet yang merupakan Partai Masyumi.

Mandat Kabinet Mohammad Natsir diserahkan kembali pada negara di 21 Maret 1951 setelah ada mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara.

Kabinet Mohammad Natsir juga mengeluarkan Undang-Undang Darurat yang memeroleh kritikan dari partai-partai oposisinya.

2. Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952)

Kabinet Sukiman adalah koalisi antara Masyumi dan PNI, yang ketika kabinet ini menjabat banyak sekali bermunculan gangguan keamanan.

Beberapa contoh gerakan pemberontakan pada masa ini adalah gerakan DI/TII yang makin meluas hingga gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Ketika kabinet ini menunjukkan kebijakan politik luar negeri yang condong pada Amerika Serikat membuat kabinet ini jatuh dan digantikan dengan Kabinet Wilopo.

3. Kabinet Wilopo (April 1952-Juni 1953)

Kabinet Wilopo memeroleh dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah meningkatkan kesejahteraan umum.

Pada masa kabinet ini terjadi peristiwa penting, di antaranya peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa.

Baca Juga: 4 Contoh Penyimpangan Politik Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Peristiwa 17 Oktober 1952 merupakan tuntutan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat.

Angkatan Darat berada dibawah komando Nasution supaya DPR Sementara dibubarkan dan diganti dengan parlemen baru.

Peristiwa Tanjung Morawa adalah sebuah kasus perkebunan asing yang diperebutkan oleh rakyat hingga ada beberapa korban jiwa petani setempat.

4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)

Kabinet Ali Sastroamidjojo dikenal juga dengan Kabinet Ali Wongso, yang pada masa kabinet ini terlaksananya acara besar bergengsi di Bandung yaitu Konferesi Asia Afrika pada 18-24 April 1955.

5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

Kabinet dipimpin oleh Burhanudin Harahap dari Masyumi, yang pada masa menjabatnya berhasil menyelenggarakan Pemilu pertama pada 1955.

Beberapa mutasi di kementerian mendorong Burhanudin Harahap menyerahkan jabatannya pada 3 Maret 1956.

6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1956- Maret 1957)

Program kerja pada masa kabinet Ali II adalah Rencana Lima tahun yang berisi persoalan jangka panjang.

Salah satunya perjuangan Indonesia untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda.

Baca Juga: Masa Orde Lama: Pengertian, Situasi, Hingga Kebijakan Politiknya

Pada masa kabinet ini menjabat mulai muncul semangat anti-Cina dan timbul berbagai kekacauan sosial di daerah sehingga menggoyahkan posisi kabinet saat itu.

7. Kabinet Djuanda (Maret 1957- April 1959)

Kabinet Djuanda dijuluki sebagai Zaken Kabinet karena menteri-menterinya adalah ahli di bidangnya masing-masing.

Kabinet ini bertujuan melanjutkan perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda sekaligus menjaga kestabilan ekonomi negara.

Pada masa kabinet Djuanda berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia jadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau di Indonesia.

Itulah uraian tentang tujuh kabinet yang menjabat pada masa demokrasi parlementer, alasan kejatuhan, hingga prestasinya.

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.

PROMOTED CONTENT