GridKids.id - Indonesia merupakan negara demokrasi, yang berarti pemerintah berpusat pada rakyat.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.
Kini banyak negara yang mengadopsi sistem pemerintahan yang menganut demokrasi, dibuktikan adanya sistem pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen perwakilan rakyat hingga presiden.
Istilah demokrasi sendiri berasal dari kosa kata bahasa Yunani yaitu demokratia yang berarti pemerintahan rakyat.
Kelahiran demokrasi biasanya dilatarbelakangi oleh pemerintahan otoriter dengan kekuasaan mu milik satu orang atau kelompok saja.
Nah, kali ini kamu akan diajak mengenal tentang sejarah lahirnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan banyak negara di dunia. Yuk, simak penjelasan lebih lengkapnya di bawah ini.
Awal Kemunculan Demokrasi
Sistem demokrasi pertama kali mulai diterapkan di zaman Yunani Kuno, ketika rakyat dilibatkan dalam upaya pengambilan keputusan untuk hal-hal yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan negara.
Demokrasi di Yunani Kuno diterapkan selama ribuan tahun lamanya, misalnya penggunaan demokrasi dalam pemerintahan Athena.
Athena mengenal demokrasi di berbagai bidang administratif, yudisial, hingga legislatif yang semua anggotanya adalah warga Athena sendiri.
Ketika itu semua warga Athena punya hak politik dan hak bersuara, kecuali kaum perempuan, budak, orang asing, dan laki-laki berusia di bawah 20 tahun.
Baca Juga: 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
Perkembangan Demokrasi di Benua Eropa
Sebelum demokrasi dikenal dan diterapkan pada masa Yunani Kuno, kebebasan di Eropa sangat dibatasi oleh sistem feodalisme.
Feodalisme menurut KBBI adalah sebuah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasan besar pada golongan bangsawan.
Kondisi itu lalu mendorong keinginan rakyat jelata di Eropa untuk bebas dari pengaruh sistem feodalisme yang menginjak-injak hak dan kemanusiaan mereka.
Kondisi rakyat yang tertindas dan sangat dibatasi juga didukung dengan adanya pengaruh gereja dalam bidang politik dan jalannya kenegaraan.
Kondisi itu lalu mendorong munculnya Magna Charta di Inggris pada 12 Juni 1215, berupa piagam besar untuk kebebasan.
Magna charta berisikan piagam perjanjian yang mencatat beberapa poin penting, seperti:
- raja dan keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebeasan Gereja Inggris;
- petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk;
- polisi dan jaksa enggak bisa menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah atau valid.
Dalam perjalanannya sistem demokrasi di Eropa pada Abad Pertengahan masih kurang penerapannya karena hak politik masih jadi monopoli atau kekuasaan golongan tertentu saja.
Baca Juga: Fungsi dan Macam-Macam Jenis Demokrasi di Indonesia, Pkn Kelas 10
Bahkan ketika itu hanya kaum laki-laki yang punya hak politik, sampai akhirnya pada abad ke-18 lahirlah Republik Korsika.
Republik Korsika adalah bagian dari Republik Genova yang memperkenalkan konstitusi berdasar prinsip Abad Pencerahan, yaitu negara yang mewujudkan suara kaum perempuan untuk berpolitik.
Meski tak berlangsung lama, Republik Korsika yang berada di bawah kekuasaan Perancis waktu itu telah menunjukkan bahwa hak politik dan hak bersuara adalah milik semua golongan tak peduli apa pun gendernya.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.
Source | : | Kompas.com |
Penulis | : | Ayu Ma'as |
Editor | : | Danastri Putri |
Komentar