Pada era pemerintahan Dinasti Chou, masyarakat Cina Kuno menganut sistem pemerintahan feodalisme yang disertai dengan pembagian kekuasaan pemerintahan.
Dalam sistem feodalisme, kaisar enggak langsung menangani urusan kenegaraan.
Sistem pemerintahan ini didasari anggapan bahwa kedudukan kaisar bersifat sakral dan suci.
Kaisar menjadi sosok yang dihormati sebagai anak dewa langit sehingga enggak layak untuk turut mengurus urusan politik.
Pemerintahan Chou membagi Cina menjadi sejumlah kerajaan kecil yang dipimpin oleh raja bawahan atau raja vassal.
Raja vassal ini bertugas untuk menegakkan aturan dari pemerintah pusat.
Sedangkan pemerintahan pusat berada di bawah kekuasaan kaisar.
Tiap raja vassal punya hak untuk mengembangkan dan memperkuat kekuasaannya.
Hak-hak raja vassal meliputi hak membangun angkatan perang dan memperkuat pasukan.
Tujuan pemberian hak ini berguna untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu kaisar perlu pasukan untuk memperluas wilayahnya.
Raja vassal harus mengirimkan pasukan-pasukan kerajaannya untuk mendukung pemerintahan pusat.
Baca Juga: 7 Daftar Negara dengan Peradaban Tertua di Dunia, Bukan hanya Yunani