GridKids.id - Indonesia merupakan negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif.
Politik yang bebas berarti mereka enggak mendukung masuknya Indonesia dalam blok perang dingin.
Sedangkan berperan aktif berarti mendukung negara-negara yang berusaha untuk mencapai kemerdekaan mereka.
Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, banyak inovasi atau perubahan di bidang politik luar negeri yang mulai dicanangkan.
Kala itu Presiden Soeharto membagi tiga lingkaran politik luar negeri Indonesia, sebagai berikut:
1. Lingkaran Barat: bidang perdagangan dan hubungan investasi antar negara.
2. Lingkaran Gerakan Non Blok: gerakan ini adalah gagasan yang muncul era Presiden Soekarno dan dideklarasikan di Bandung pada 1955 pada momentum KAA.
3. Lingkaran ASEAN: organisasi regional yang berada di geografis yang sama yaitu di wilayah Asia Tenggara.
Indonesia memprakarsai pembentukan ASEAN sebagai organisasi regional dengan menekankan tiga poin penting, di antaranya:
- Keinginan untuk menormalisasi hubungan negara-negara non-komunis.
- Memenuhi kebutuhan domestik sebuah negara
- Mengurangi ketergantungan dengan negara-negara luar seperti Amerika Serikat dan Rusia.
Baca Juga: 3 Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru, Salah Satunya Kerja Sama ASEAN
Kiprah Indonesia dalam Organisasi ASEAN era Orde Baru
Pasca pembentukan ASEAN, negara-negara anggotanya terus berupaya untuk memperbanyak dan memperbarui peralatan militernya.
Kondisi ini dianggap bisa mengancam ASEAN, sehingga mendorong pembentukan Deklarasi Persetujuan ASEAN- Zone of Peace, Freedom, and Neutrality (ZOPFAN) di Kuala Lumpur pada 1971.
Pada 1983 dibentuk Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) yang dideklarasikan di Manila pada 1987.
Sejak tergabung di ASEAN, Indonesia menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang berat, nih, Kids.
Berbagai situasi ini membuat Indonesia mulai kehilangan kepercayaan dan banyak mendapat kecaman oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Situasi domestik Indonesia dianggap jadi kondisi yang paling berpengaruh dengan situasi yang kacau dan enggak menguntungkan ini.
Pada 1998, Pemerintah Orde Baru harus menghadapi krisis moneter ketika situasi ekonomi negara enggak stabil.
Selain itu, beberapa kondisi yang memicu kericuhan di daerah-daerah Indonesia juga bermunculan karena ada ketidakpuasan dan rasa enggak percaya pada pemerintah.
Kala itu juga muncul sikap anti-Cina yang membuat kondisi sosial kala itu sangat mencekam dan enggak tenteram.
Kondisi ini mulai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang fungsi Pancasila sebagai pemersatu Bangsa Indonesia.
Baca Juga: Kegiatan Ekonomi Negara Anggota ASEAN, Tak Hanya Sektor Pertanian
Dari situ mulailah muncul berbagai paham baru yang berlandaskan Islam yang dianggap lebih bisa menjaga dan memperbaiki kondisi masyarakat yang kala itu carut marut.
Kebakaran hutan di Pulau Sumatra dan Kalimantan pada 1997-1998 menjadi salah satu masalah yang memicu kecaman untuk Indonesia dari Negara-Negara ASEAN lainnya.
Kebakaran hutan ini diketahui dipicu oleh pembalakan liar yang dilakukan oleh perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Presiden Soeharto.
Kasus ini enggak ditanggapi dan dialihkan sebagai bentuk bencana alam bukan ulah manusia.
Padahal dampaknya juga dirasakan oleh negara-negara ASEAN seperti Brunei, Malaysia, Singapura, Malaysia, juga Thailand.
Negara-negara ASEAN ini mengalami berbagai dampak seperti dampak kesehatan dan juga efek bagi pariwisata negaranya.
Kondisi kerusakan alam yang parah ini mendorong Presiden Soeharto untuk meminta maaf atas kondisi ini.
----
Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.