Find Us On Social Media :

4 Masalah Pokok Pendidikan Era Orde Baru, Salah Satunya Pemerataan Pendidikan

Pendidikan pada masa orde baru mengalami beberapa masalah pokok, apa sajakah itu?

GridKids.id - Kids, tahukah kamu seperti apa perkembangan pendidikan pada masa Orde Baru?

Enggak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, pemerintah Orde Baru juga memfokuskan program pembangunan di bidang pendidikan.

Pembangunan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam buku berjudul Program Pembangunan Orde Baru oleh Arin Kusumaningrum, kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang pendidikan diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pokok.

Pemerintah Orde Baru memetakan empat masalah pokok dalam bidang pendidikan di Indonesia, di antaranya:

Masalah Pokok Pendidikan Indonesia Era Orde Baru

1. Relevansi Pendidikan

Relevansi pendidikan berarti menyesuaikan isi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya manusia yang diperlukan.

Kebijakan ini muncul dalam Pelita I, II, III, IV, dan V, pada awal masa-masa Orde Baru menunjukkan masalah kekurangan tenaga kerja yang terampil.

Pada Pelita I ada upaya untuk memadukan pendidikan dan tenaga kerja yang membawa dampak positif, meski terlihatnya seolah pendidikan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

Namun, ide pendidikan ini mulai menghilang pada Pelita selanjutnya, hal ini didorong oleh adanya anggapan pakar bahwa pendidikan yang enggak relevan bisa menjadi beban pembangunan.

Baca Juga: Dampak Positif dan Negatif Kemajuan IPTEK di Bidang Pendidikan

Pendidikan yang enggak relevan bisa mendorong munculnya lebih banyak pengangguran terdidik yang bisa memicu masalah sosial di kemudian hari.

Hal ini bisa terjadi karena kesempatan kerja yang tersedia enggak sejalan dengan laju pertumbuhan hasil pendidikan.

Jika pendidikannya sangat bersifat akademik maka enggak akan memberi kesempatan untuk pendidikan kejuruan.

2. Pemerataan Pendidikan

Pada era Pelita I masih banyak masyarakat Indonesia yang buta huruf, sehingga pada masa ini kebijakan khusus pemerintah fokus ke pemberantasan buta huruf.

Sejak Pelita II, pemerataan pendidikan dijadikan sebagai kebijakan pokok, pada masa ini pemerintah memberi instruksi untuk membangun sarana sekolah dasar.

Era Pelita III, pelaksanaan Inpres SD sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.

Pada akhir Repelita IV semua anak berusia 7-12 tahun (Wajib Belajar Sekolah Dasar) sudah berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan sekolah dasar.

Pada Pelita V pemerintah merintis kebijakan wajib belajar sekolah lanjutan tingkat pertama.

3. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Pendidikan Kejuruan

Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dilakukan lewat sertifikasi hingga pengembangan inovasi pembelajaran dan disiplin ilmu.

Baca Juga: Tak Hanya Pembelajaran Jarak Jauh, Inilah 7 Dampak Positif Globalisasi di Bidang Pendidikan

Pada Pelita V terdapat program pembinaan tenaga kependidikan dan kebudayaan.

Pemerintah sadar bahwa mutu pendidikan sangat terkait dengan mutu guru atau pengajarnya.

4. Peningkatan mutu Pendidikan dan Pendidikan Kejuruan

Pada Pelita I dilakukan peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar, peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan, peningkatan perguruan tinggi, pendidikan masyarakat dan orang dewasa.

Pada Pelita II kebijakan diarahkan ke pengembangan sistem pendidikan, lalu pada Pelita III dilakukan pembinaan pendidikan lanjutan tingkat atas.

Pada Pelita IV peningkatan mutu pendidikan lebih diarahkan ke pengembangan sistem pendidikan dan kebudayaan.

Pada Pelita V peningkatan mutu pendidikan lebih diarahkan ke generasi muda, kebudayan, hingga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya mutu pendidikan kita, yaitu fasilitas pendidikan yang belum mencukupi seperti gedung sekolah, buku pelajaran dan bacaan, laboratorium, hingga bengkel kerja.

Sekolah dan pendidikan kejuruan diwujudkan untuk mengatasi kelangkaan terhadap tenaga-tenaga terampil.

Pengembangan pendidikan kejuruan menjadi prioritas yang tinggi sejak Pelita I-V.

Upaya untuk mengembangkan sekolah kejuruan jadi tantangan tersendiri karena ada pandangan masyarakat bahwa sekolah kejuruan adalah sekolah kelas dua. 

Baca Juga: 8 Tahapan Sistem Pendidikan Masa Orde Lama Periode 1945-1950

Banyak masyarakat yang lebih memilih sekolah umum agar bisa menuntut ilmu ke jenjang perguruan tinggi setelahnya.

 ----

Ayo kunjungi adjar.id dan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.