Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945, misalnya:
- Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasar TAP MPRS No. XX/1963, kekuasaannya jadi makin besar dan enggak terbatas.
- Presiden mengeluarkan TAPPres No. 3/1960 pada 5 Maret 1960 dan membubarkan DPR hasil pemilu 1955.
- Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri dari anggota DPR-GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang pengangkatan dan pemberhentiannya ada di tangan presiden.
Pada Era Orde Lama terjadi peristiwa 30 September yang menyebabkan pukulan besar bagi pemerintah Orde Lama kala itu.
2. Era Orde Baru
Era Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang dipilih menggantikan Presiden Soekarno.
Pada era ini diterapkan konsep demokrasi Pancasila yang punya visi untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 sebaik mungkin dalam tiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Awalnya visi ini seolah memberikan harapan baik terhadap perubahan politik menjadi lebih demokratis daripada era pemerintahan sebelumnya.
Era pemerintahan Orde Baru mendorong pembangunan nasional berjalan begitu pesat dengan adanya Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Program
Pembangunan yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Pada era ini Lembaga Kepresidenan jadi pengontrol utama lembaga negara lain, termasuk lembaga suprastruktur (Legislatif dan Yudikatif) hingga lembaga infrastruktur seperti LSM, Partai Politik, dan lain sebagainya.