GridKids.id - Pada artikel yang membahas tentang demokrasi sebelumnya kamu sudah mengenal tentang pelaksanaan Demokrasi Pancasila era pemerintah orde baru.
Artikel kali ini akan mengajakmu meneruskan pembahasan tentang demokrasi pasca reformasi 1998 sampai saat ini.
Berbagai penyimpangan demokrasi yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru akhirnya membawa Indonesia ke masa-masa kritis multidimensi yang ditandai dengan terjadinya krisis moneter.
Krisis ekonomi memicu terjadinya krisis politik yang menyebabkan kepercayaan rakyat pada pemerintah makin menurun dengan kemunculan berbagai jenis kerusuhan di tengah masyarakat.
Tak hanya muncul dorongan untuk lengser dari dalam negeri, Presiden Soeharto juga diminta turun oleh dunia Internasional supaya enggak timbul kekacauan yang lebih besar.
Setelah gelombang massa makin besar berdemo untuk menurunkan Presiden Soeharto, pada 21 Mei 1998 akhirnya menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden dan digantikan oleh Bapak B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat wakil Presiden.
Pada masa pemerintahan Bapak Presiden Habibie yang cukup singkat mulai muncul indikasi penerapan demokrasi yang sesuai dengan prinsip kemerdekaan bersuara berbeda ketika masa orde baru, misalnya:
- pemberian ruang untuk kebebasan pers sebagai ruang partisipasi publik dalam urusan kebangsaan dan kenegaraan.
- Pemberlakuan kembali sistem multipartai pada proses pemilu 1999, rakyat diberi kesempatan untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya.
Sistem demokrasi era reformasi adalah demokrasi pancasila yang berbeda dengan konsep demokrasi pancasila orde baru, melainkan punya pola yang agak mirip dengan masa demokrasi liberal era orde lama (1950-1959).
Apa sajakah perbedaan demokrasi pancasila era reformasi dengan demokrasi pancasila era pemerintahan Orde Baru?
Baca Juga: Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Era Pemerintahan Orde Baru (1967-1998)