Find Us On Social Media :

4 Kebijakan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin pada Pemerintahan Presiden Soekarno

Kondisi ekonomi Indonesia masa penerapan sistem demokrasi terpimpin masih kurang stabil dan masih perlu banyak perbaikan.

Empat tahun setelahnya pada 1963, pemerintah menggantikan Dapernas dengan membentuk Bappenas di bawah pimpinan Presiden Soekarno.

Bappenas bertujuan menyusun rencana pembangunan negara jangka panjang dan jangka pendek.

2. Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi

Pada 28 Maret 1963 dirilis landasan baru untuk mendorong perbaikan ekonomi menyeluruh dengan adanya Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Tujuan pembentukannya adalah untuk menciptakan ekonomi bersifat nasional, demokratis, juga bebas dari imperialisme.

Namun, dalam pelaksanaannya dekon enggak bisa mengatasi kesulitan dan permasalahan ekonomi khususnya fenomena inflasi dalam negeri.

Pemberlakuan Dekon membuat perekonomian Indonesia jadi stagnan atau cenderung enggak membaik.

Ini karena dalam prakteknya prinsip dasar ekonomi enggak diperhatikan dengan seksama.

3. Proyek Mercusuar

Meski ekonomi Indonesia belum bisa stabil dan membaik, ketika masa pemberlakuan demokrasi terpimpin dicanangkannya proyek mercusuar membuat ekonomi Indonesia makin jatuh.

Proyek mercusuar merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri.

Beberapa gedung-gedung yang dibangun dalam proyek ini, di antaranya gedung DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno (GBK), Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Monas, hingga pusat pertokoan di Sarinah.