Hal ini dapat terjadi karena adanya musyawarah antara eksekutif dan legislatif yang menjadi satu bagian dari partai.
2. Pelaksanaan, tanggung jawab dan pembuatan kebijakan jelas.
3. Pengawasan parlemen terhadap suatu kabinet berjalan dengan ketat.
Hal ini akan mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan berjalannya sistem pemerintahan.
4. Apabila terjadi suatu masalah dalam pengambilan keputusan, hal ini dapat segera dirundingkan dan diselesaikan tanpa memakan banyak waktu.
Kekurangan Demokrasi Parlementer:
1. Jabatan lembaga eksekutif (kabinet) bergantung pada dukungan parlemen.
Hal ini suatu waktu dapat berakibat buruk bagi kabinet karena bisa dijatuhkan oleh parlemen.
Baca Juga: Materi IPS Kelas 9 SMP: Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin Presiden Soekarno
2. Periode pemerintahan eksekutif enggak selalu berjalan sesuai suara dari parlemen.
3. Waktu pelaksanaan Pemilu (Pemilihan Umum) enggak pasti dan selalu berubah-ubah.
4. Eksekutif berpotensi mengendalikan parlemen.