Mengenal Pengertian Amandemen UUD 1945 dan Hasil-Hasilnya, Apa Saja?

GridKids.id - Kids, kamu tahu enggak pengertian amandemen UUD 1945 serta tujuannya? 

Ya, beberapa hari belakangan ini media cetak hingga elektronik diramaikan mengenai pemberitaan amandemen UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan memiliki peran penting untuk Indonesia. 

Baca Juga: Hak Asasi Manusia yang Terkandung dan Tertulis Dalam Undang-Undang

Oleh sebab itu, UUD 45 dipandang sebagai landasan dalam melakukan penyelenggaran pemerintahan. 

Amandemen UUD 1945 pernah dilakukan pada 1998 atau saat reformasi di bawah pemerintahan Pak Soeharto.

Lalu, apa pengertian Amandemen UUD 1945? Yuk, kita cari tahu, Kids. 

1. Pengertian amandemen

Untuk yang belum tahu, amandemen merupakan usulan perubahan undang-undang, Kids. 

Umumnya, usulan tersebut dibicarakan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dalam sidang paripurna. 

2. Latar belakang amandemen UUD 45

Saat tahun 1998 sebelum dilakukan amandemen kekuasaan tertinggi adalah di tangan MPR.

Bukan hanya itu, kekuasan yang besar berada di tangan presiden yang saat itu menjabat yaitu Pak Soeharto. 

Baca Juga: Pembagian Kekuasaan di Indonesia Secara Horizontal dalam UUD 1945

Pada saat itu, pasal yang ada di dalam undang-undang dasar 1945 terlalu luwes sehingga memicu multitafsir.

Bukan hanya itu, rumusan UUD 1945 saat itu belum terlalu didukung dengan ketentuan konstitusi. Oleh sebab itu, dilakukan amandemen UUD 1945.

3. Tujuan amandemen UUD 1945

Tujuan dilakukan amandemen UUD 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar yang sudah ada seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, Kids. 

4. Hasil amandemen UUD 1955

1. Perubahan pertama UUD 1945

Amandemen UUD 1945 yang pernah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. ‌Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden
2. Penegasan kekuasaan legislasi berapa di DPR dan mengangkat sejumlah duta besar

2. Perubahan kedua UUD 1945

Perubahan kedua UUD 1945 berkaitan dengan pemerintahan provinsi hingga kabupaten dan kota, seperti:

1. ‌Penegasan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.‌
2. Hak Asasi Manusia (HAM) diatur lebih rinci dan luas.
3. Terdapat pemisahan secara tegas mengenai lembaga, struktur, dan ruang lingkup antara TNI

Baca Juga: Mengenal Jenis dan Contoh Hak Masyarakat Indonesia Sesuai dengan UUD 1945

3. Perubahan ketiga UUD 1945

Perubahan ketiga UUD 1945 berkaitan dengan hukum serta kelembagaan, antara lain:

1. ‌Menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
2. MPR memiliki kewenangan yang terbatas.
3. Syarat-syarat dan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung.
4. Menegaskan kedudukan presiden dan DPR sejajar.
5. Presiden dalam memberikan persetujuan internasional harus memperoleh persetujuan dari DPR.

-----

Ayo kunjungiadjar.iddan baca artikel-artikel pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar dan menambah pengetahuanmu. Makin pintar belajar ditemani adjar.id, dunia pelajaran anak Indonesia.