Kunci Jawaban Memaknai Peraturan Perundang-undangan, Materi PPKn kelas 8

GridKids.id - Pada artikel ini akan membahas mengenai memaknai peraturan perundang-undangan yang merupakan materi PPKn kelas 8 SMP.

Meski begitu, tak semua siswa memahami tentang memaknai peraturan perundang undangan, Kids.

Oleh sebab itu, GridKids akan membahas memaknai peraturan perundang undangan untuk refrensi belajar di rumah.

Perundang-undangan meruapakan bgaian dari hukuman yang tertulis.

Meski begitu, ada juga hukum dasar yang tak tertulis dan berlaku di dalam masyarakat.

Lantas, bagaimana memaknai peraturan perundang undangan? Yuk, kita cari tahu.

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

Menurut ketentuan umum UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis.

Memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis Negara Republik Indonesia

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

• Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Undang Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

• Peraturan Daerah Provinsi

• Peraturan Daerah Kabupaten / Kota

3. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD 1945, secara singkat sebagai berikut:

Baca Juga: Kunci Jawaban Sifat Undang-Undang Dasar 1945, Materi PPKn Kelas 8

• Usul perubahan pasal-pasal diajukan minimal 1/3 dari jumlah anggota MPR.

• Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.

• Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari anggota MPR.

• Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tak dapat dilakukan perubahan.

----